RSS

Ujian Nasional: Seberapa Jauh Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Bangsa?

28 Nov

Ujian Nasional (UN) merupakan regulasi yang telah dirancang dan sudah menjadi agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh kementrian pendidikan nasional guna mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran dalam mencapai berbagai indikator dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan dari perjalanan historis UN, dengan berbagai data yang mendukung, serta upaya perbaikan yang secara kasat mata terlihat dalam tataran pelaksanaannya, kita tentu layak memberikan apresiasi bahwa UN yang dilaksanakan di tiap tahun tersebut mengalami peningkatan dari segi kualitas evaluasi pendidikan nasional secara makro.

Namun kritik konstruktif tetap harus dengan konsisten kita layangkan terhadap kebijakan ujian akhir nasional sebagai langkah konkrit untuk mendorong agar peningkatan kualitas pendidikan nasional dapat diwujudkan secara lebih akseleratif. Terlihat secara gamblang bahwa didalam konten UN tersebut hanya mencakup dan mengevaluasi kemampuan kognitif siswa, padahal seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kemampuan dasar manusia lebih kompleks dari hanya sekedar aspek kognitif, melainkan terdapat pula aspek afektif dan aspek psikomotorik. Kalaupun mungkin ada aspek afektif yang tersirat didalam kebijakan UN, maka intensitas yang terukur masih dalam kadar yang rendah. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemangku kebijakan untuk merealisasikan dan merancang kebijakan evaluasi pendidikan yang lebih komprehensif.

Seperti yang termaktub didalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1,  bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Mengacu pada UU tersebut, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa model evaluasi yang diterapkan dalam kebijakan UN, belum sepenuhnya mengevaluasi nilai-nilai yang termaktub didalam tujuan pendidikan nasional. Jika kita uraikan, berikut adalah poin-poin perbandingan antara yang terevaluasi oleh UN dengan yang tidak:

Poin yang terevaluasi

  • Kecerdasan
  • Keterampilan

Poin yang tidak terevaluasi

  • Spiritual keagamaan
  • Pengendalian diri
  • Kepribadian
  • Akhlak mulia

Dari analisa ini, kita tentu dapat melihat bahwa UN hanya mengevaluasi aspek kognitif saja, sedangkan aspek afektif yang seharusnya menjadi prioritas belum menjadi bagian didalamnya. Jika memang aspek penilaian afektif tanggung jawabnya dilimpahkan kepada otoritas sekolah, lantas mengapa kedudukan UN begitu ekslusif dan menjadi salah satu prasyarat mutlak kelulusan yang sangat diprioritaskan?

Apa-apa yang diujikan tentu itu yang akan dikejar, dan hal tersebut senada dengan yang terjadi hari ini pada UN. Jika yang menjadi standar yang digembor-gemborkan oleh pemerintah adalah “nilai”, maka nilailah yang membuat siswa berbondong-bondong untuk meraihnya, tanpa terbesit untuk memahami mengenai esensi dari nilai tersebut. Ini harus menjadi bahan pertimbangan dari pemangku kebijakan, karena cepat atau lambatnya, akan berdampak pada orientasi belajar para peserta didik. Pendidikan yang diawal dicita-citakan untuk membentuk pribadi insan kamil, justru kini kehilangan esensi. Orientasi belajar para peserta didik menjadi sempit dan pendek, “ah yang penting kan gue lulus sekolah, peduli amat hal yang lain, kagak ngaruh” , peserta didik tidak merasa harus menjadi seseorang yang sholeh untuk lulus dari jenjang persekolahan, karena hal itu tidak muncul didalam ujian yang diselenggarakan oleh pusat.

Ibarat mengukur berat badan seseorang dengan menggunakan alat pengukur tinggi badan, inilah yang terjadi pada UN hari ini. Negeri ini menginginkan terciptanya masyarakat yang berkarakter, memiliki prinsip yang kuat terhadap norma hukum dan agama, namun apa yang tercermin didalam UN justru berbanding terbalik. Landasan UN yang hanya mengutamakan penguatan nalar sudah sangat jelas, cepat atau lambatnya, akan mengubah orientasi belajar dari peserta didik.

Pergeseran Hakikat

Pemerintah dengan kebijakan UN nya tentu memandang bahwa hasil belajar yang ideal merupakan harga mutlak yang harus dipenuhi. Namun sedikitnya kita harus melakukan refleksi, bahwa hasil belajar yang diraih tentu berbanding lurus dengan proses belajar yang berlangsung. Jika proses belajar berlangsung dengan baik, maka hasil yang diraih pun telah dapat dipastikan akan baik pula, begitupun sebaliknya, jika proses belajar berlangsung dengan buruk, maka jangan heran hasil yang dipetik bukanlah menjadi sesuatu yang menggembirakan.

Tak berhenti sampai disitu, ada fenomena yang menarik yang masih berkenaan dengan UN. Desas-desus yang terjadi di lapangan adalah bahwa ketika proses belajar berlangsung dengan buruk, namun hasil akhir yang dicapai yaitu berupa nilai, ternyata berbanding terbalik dengan hal tersebut, proses belajar yang buruk membuahkan suatu hasil nilai yang baik. Dalam kata lain, kita dapat mengambil konklusi bahwa telah terjadi praktek ketidakjujuran didalam pelaksanaannya.

Yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah mengapa hal seperti ini bisa terjadi? tanpa ada keraguan sedikitpun, ini semua dikarenakan yang menjadi fokus acuan adalah hasil belajar, hasil yang tercermin dalam bentuk angka. Padahal kita semua sudah sangat mengetahui, bahwa angka-angka yang tertera didalam secarik kertas (baca: nilai UN) tidaklah sepenuhnya menggambarkan keadaan siswa secara keseluruhan. Akibat dari pergeseran hakikat tersebut, maka berlomba-lomba dalam peraihan nilai pun terjadi, dan “efek samping” dari hal tersebut adalah pengabaian terhadap hakikat pendidikan yang sebenarnya, yaitu membentuk pribadi insan kamil. “Apapun caranya, apapun resikonya”, sepertinya telah menjadi semboyan yang dianut oleh siswa hari ini, tidak peduli hal tersebut mencederai hakikat proses belajar dan pendidikan yang sesungguhnya, yang jelas pencapaian dari angka-angka tersebut telah menjadi hal yang mutlak dicapai, tanpa peduli bagaimana cara yang harus ditempuh, karena proses untuk meraih angka tersebut bukanlah menjadi suatu acuan yang mutlak.

Mengapa Tidak Penilaian Portofolio (saja)?

Berbicara mengenai evaluasi pendidikan yang dilaksanakan, tentu bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata. Hasil analisa yang dilakukan yang berimbas terhadap tataran teknis tentu harus dipandang dari sudut pandang yang komprehensif, dan bukan pandangan satu perspektif subjektif yang sifatnya parsial. Mengambil hikmah dari kesalahan masa lalu yang masih memandang belajar sebagai suatu hasil, bukan dari sudut pandang belajar sebagai suatu proses, yang masih dan akan terus berlangsung.

Berawal dari hipotesis tersebut, para pakar pendidikan dari waktu ke waktunya telah dan masih terus meramu bentuk dari sistem evaluasi pendidikan yang komprehensif. Hal ini bukan tanpa hasil yang konkrit, di Indonesia, sejak tahun 2004, seiring dengan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), diperkenal pula suatu konsep penilaian baru yang disebut dengan penilaian berbasis kelas, dengan salah satu pendekatannya adalah penilaian berbasis portofolio.

Adalah model penilaian portofolio, yang merupakan bentuk penilaian yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mengungkapkan dan menilai peserta didik secara komprehensif, objektif, akurat, dan sesuai dengan bukti-bukti autentik (dokumen) yang dimiliki peserta didik.

Sedikit penjabaran selayang pandang dari model penilaian portofolio, penilaian ini lebih menitikberatkan pada pencapaian proses belajar, atau dapat dikatakan bahwa aktifitas belajar yang berlangsung dari jadwal di awal hingga pada akhir pertemuan suatu mata pelajaran, dapat terdokumentasikan serta terekap oleh portofolio.

Pertautan Formalisme dengan Pengejewantahan Idealisme

Refleksi terhadap kebijakan UN harus terus-menerus kita lakukan. Jangan ada lagi dikotomisasi antara alat evaluasi pendidikan yang digunakan dengan tujuan  pendidikan yang diamanahkan oleh aturan perundang-undangan, karena hal ini akan berefek domino pada keluaran dari pendidikan itu sendiri, yakni para peserta didik. Sudah menjadi panggilan moral untuk kita semua, mengingat baik-buruknya karakter peserta didik, sangatlah memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap kebijakan yang diterapkan. Jangan sampai aturan-aturan yang rancu, yang dipandang oleh beberapa pihak sebagai “langkah penyelematan bangsa”, malah justru mencederai hakikat dari pendidikan itu sendiri.

Jika yang ingin kita capai adalah terbentuknya karakter siswa yang berkepribadian insan kamil, maka langkah-langkah pengevaluasiannya bukan hanya sekedar dengan formalisme nilai belaka, seperti yang kini terlihat bereksistensi dalam kebijakan UN. Penilaian yang dilakukan haruslah komprehensif, mencakup seluruh aspek kepribadian peserta didik, meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Sarana untuk mencapai semua itu, yakni model penilaian portofolio, sebetulnya bisa saja dikembangkan, jika pemerintah memiliki keberanian. Terlepas dari langkah penerapan dari model penilaian portofolio yang  boleh dikatakan cukup memakan waktu dan tenaga lebih, namun bukan berarti tidak mungkin untuk diberlakukan secara massif. Keberanian untuk melakukan manuver politik pendidikan, sangatlah dibutuhkan bagi para pemangku kebijakan. Dengan jaringan yang telah terbangun, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, hal ini sebenarnya bisa dimaksimalkan peranannya.

Cukup sudah berbagai penyimpangan yang kini merebak didalam kehidupan masyarakat kita, yang kesemuanya itu berhulu pada gagalnya pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik. Cukup sudah negeri ini lelah “diobok-obok” oleh rakyatnya sendiri, yang tercermin dalam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sudah menjangkit dan mewabah di berbagai institusi di negeri ini, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah sekalipun.

Praktek dari formalisme pendidikan harus dengan segera dihentikan, jika kita masih menginginkan terwujudnya tatanan masyarakat madani, mengingat pendidikan adalah landasan awal yang harus dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

 
Leave a comment

Posted by on November 28, 2011 in Pendidikan

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: